KompasTalk.com-Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution menegaskan bahwa Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75 atau uang baru pecahan Rp75.000 merupakan uang sah untuk digunakan transaksi dan bukan cuma sekedar souvenir.

“UPK 75 ini bisa untuk pembayaran, bukan cuma sekadar untuk souvenir. Ini alat pembayaran yang sah di NKRI,” kata Suti Masriani di Jambi, Jumat (7/5) menanggapi keraguan sejumlah warga khususnya pelaku usaha dan jasa untuk menerima pembayaran uang baru itu.

Sejumlah warga Jambi, khususnya pelaku usaha perdagangan dan jasa masih ragu menerima uang baru kertas pecahan Rp75.000 untuk alat transaksi.

Dia menyebutkan ,Uang Peringatan Kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia berupa kertas pecahan Rp75.000 merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI sehingga masyarakat bisa menggunakan uang tersebut untuk bertransaksi.

“Kalau ada penolakan dari masyarakat yang nggak mau dibayar pakai uang pecahan Rp75.000 seharusnya tidak boleh terjadi. Kan sudah ada undang -undangnya, ” kata Suti dikutip dari Antara.

Menunjuk pasal 23 ayat 1 undang-undang No 7 tahun 2011 tentang mata uang diatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran.

Pada pasal 33 ayat 2 yang menolak untuk menerima rupiah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Pada momen Idul Fitri 2021, uang pecahan Rp75.000 bisa dijadikan THR idul fitri. Selain itu bisa dijadikan mahar pernikahan karena terlihat cantik dan khas.